PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB)

                                                                            PDB

                                                   (PRODUK DOMESTIK BRUTO)

Disusun oleh:

                             Ahmad fauzi                 (20215333)

1EB23

Universitas Gunadarma

2016

Definisi Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product (GDP)

Gross Domestic Product (GDP) adalah penghitungan yang digunakan oleh suatu negara sebagai ukuran utama bagi aktivitas perekonomian nasionalnya, tetapi pada dasarnya GDP mengukur seluruh volume produksi dari suatu wilayah (negara) secara geografis.

Sedangkan menurut McEachern (2000:146), GDP artinya mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. GDP juga dapat digunakan untuk mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu atau untuk membandingkan beberapa perekonomian pada suatu saat.
Gross domestic product hanya mencakup barang dan jasa akhir, yaitu barang dan jasa yang dijual kepada pengguna yang terakhir. Untuk barang dan jasa yang dibeli untuk diproses lagi dan dijual lagi (Barang dan jasa intermediate) tidak dimasukkan dalam GDP untuk menghindari masalah double counting atau penghitungan ganda, yaitu menghitung suatu produk lebih dari satu kali.
Contohnya, grosir membeli sekaleng tuna seharga Rp 6.000,- dan menjualnya seharga Rp 9.000,-. Jika GDP menghitung kedua transaksi tersebut , Rp 6.000,- dan Rp 9.000,-, maka sekaleng tuna itu dihitung senilai Rp 15.000,- (lebih besar daripada nilai akhirnya). Jadi, GDP hanya menghitung nilai akhir dari suatu produk yaitu sebesar Rp 9.000,-. Untuk barang yang diperjual-belikan berulang kali (second-hand) tidak dihitung dalam GDP karena barang tersebut telah dihitung pada saat diproduksi. (2000:146-147).

Tipe-tipe GDP
Ada dua tipe GDP, yaitu :
1) GDP dengan harga berlaku atau GDP nominal, yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu tahun dinilai menurut harga yang berlaku pada tahun tersebut.
2) GDP dengan harga tetap atau GDP riil, yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu tahun dinilai menurut harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun lain Angka-angka GDP merupakan hasil perkalian jumlah produksi (Q) dan
harga (P), kalau harga-harga naik dari tahun ke tahun karena inflasi, maka besarnya GDP akan naik pula, tetapi belum tentu kenaikan tersebut menunjukkan jumlah produksi (GDP riil). Mungkin kenaikan GDP hanya disebabkan oleh kenaikan harga saja, sedangkan volume produksi tetap atau merosot.

      Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupa          kan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Kesejahteraan masyarakat dari aspek ekonomi dapat diukur dengan tingkat pendapatan nasional per kapita. Untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional, maka pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang sangat penting yang harus dicapai dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada awal pembangunan ekonomi suatu Negara, umumnya perencanaan pembangunan ekonomi berorientasi pada masalah pertumbuhan. Untuk Negara-negara seperti Indonesia yang jumlah penduduknya sangat besar dan tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi ditambah kenyataan bahwa penduduk Indonesia di bawah garis kemiskinan juga besar, maka pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting dan lajunya harus jauh lebih besar dibandingkan dengan  laju pertumbuhan penduduk agar peningkatan pendapatan masyarakat per kapita dapat tercapai.

Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat dan merata. Pertumbuhan ekonomi juga harus disertai dengan program pembangunan sosial .

Dalam GBHN, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator untuk mengukur kesejahteraan adalah National Income.

Awal pembangunan ekonomi suatu Negara dengan prioritas:

·         Pertumbuhan ekonomi

·         Distribusi pendapatan

·         Proses pembangunan ekonomi merubah struktur ekonomi secara mendasar:

·         Sisi permintaan agregat, pendalaman struktur ekonomi didorong oleh peningkatan national income yang berpengaruh terhadap selera masyarakat yang terefleksi dalam pola konsumsinya.

·         Sisi penawaran agregat, faktor pendorong utamanya adalah perubahan teknologi, peningkatan SDM, dan penemuan material baru untuk produksi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan GDP, sehingga terjadi peningkatan national income.National income dapat merujuk pada GDP, GNP atau NNP (Net national Product)

GNP = GDP + F, dimana F = pendapatan neto atas faktor luar negeri

NNP = GNP – D, dimana D = depresiasi

NP = NNP – Ttl, dimana Ttl = pajak tidak langsung neto.

GDP = NP + Ttl + D – F

NP = GDP + F – D- Ttl

5.3 Pertumbuhan Ekonomi Selama Orde Baru Hingga Saat Ini

Perekonomian Indonesia Masa Orde Lama

Ketika negara kita sudah merdeka, pada tahun 1945. Kondisi keadaan perekonomian negara kita sangat buruk, hal itu disebabkan karena : 

1.    Inflasi yang sangat tinggi, hal ini disebabkan karena beredarnya lebih dari satu
mata uang di negara kita yang sangat tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk
sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di
wilayah RI, yaitu mata uang De Javashe Bank ,mata uang pemerintah Hindia
Belanda,dan mata uang pendudukan Jepang. banyaknya uang yang beredar di
negara kita menyebabkan harga-harga di negara kita menjadi meningkat.  

2.    Adanya blockade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk
menutup pintu perdagangan luar negeri RI.

3.    Kas negara kosong.

4.    Ekspliotasi besar-besaran dimasa penjajahan.

Usaha - Usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi
1.    Bangsa kita melakukan Program Pinjaman oleh menteri keuangan IR.
2.     Upaya melakukan blokade dengan menawarkan bantuan padi sebanyak
500.000 ton ke india (karena india merupakan Negara yang mempunyai nasib sama
seperti Indonesia yang pernah di jajah) dan india menyerahkan obat-obatan ke
Indonesia.
3.     Konferensi Ekonomi pada bulan februari 1946, yang tujuannya
untuk memperoleh kesepakatan yang bulat ketika menanggulangi masalah-masalah
ekonomi yang mendesar, seperti : masalah produksi, makanan, sandang.
4.     Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi ) pada tanggal 19
januari 1947.

Upaya- upaya tersebut tahun ke tahun terus dilakukan untuk merubah perekonomian Indonesia sedikit demi sedikit . Dan Pada saat Demokrasi Terpimpin sekitar tahun 1959-1967 . Sebagai akibat dari dekrit Presiden 5 Juli 1959 Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin yang isinya segala sesuatu baik stuktur ekonomi indonesia diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Hal ini di lakukan agar dapat membawa kemakmuran masyarakat indonesia . akan tetapi, kebijakan ini blum  dapat memperbaiki keadaan kondisi di negara ini. hal ini di lihat ketika pemerintah menjadikan uang Rp 1.000 menjadi Rp. 1 Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi

Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Baru    

Di awal orde baru, ketika soeharto menjabat menjadi presiden RI ssat ini kondisi perekonomian di indonesia sangat buruk, tingkat inflasi yang terjadi pada negara kita mencapai 650 % pertahun.

Presiden Soeharto saai itu menambahkan langkah yang telah di lakukan sebelumnya oleh Soekarno. dan ternyata Soeharto berhasil menekan inflasi dari 650 % menjadi dibawah 15% dalam waktu kurang dari dua tahum. untuk meneka inflasi yang begitu tinngi, soeharto  melakukan hal yang jauh berbeda dengan presiden sebelumnya , beliau embuat anggaran, menerbitkan sektor penbankan, mengembalikan sektor ekonomi dan merangkul negara-neraga barat untuk menarik modal.

Di sampig itu soeharto pada tahun 1970-an juga menggenjot penambangan minyak dan pertambangan. Sehingga pendapatan negara dari migas meningkat . Dari 0,6 % miliar pada tahun 1973 dan sekarang mencapai 10,6% miliar pada tahun 1980. Puncaknya kebijakan tersebut adalah ketiaka penghasilan dari migas sama dengan 80% hasil eksport indonesia. Dengan kebijakan itu, indonesia bisa maju dalam pembangunan di bawah pemerintahan orde baru.

Pemerintahan Transisi (era Presiden B.J. Habibie)

Krisis ekonomi mempunyai dampak yang sangat memprihatinkan terhadap peningkatan pengangguran, baik di perkotaan maupun di pedesaan, daya beli masyarakat menurun, pendidikan dan kesehatan merosot serta jumlah penduduk miskin bertambah oleh karena itu muncul kebijakan Jaring Pengaman Sosial (social safety­_net).

Pemerintahan Reformasi (era Presiden K.H. Abdurrahman Wahid)

Terjadi banyak keanehan dan tidak terdapat kebijakan perekonomian.Pada masa Gus Dur, rating kredit Indonesia mengalami fluktuasi, dari peringkat CCC turun menjadi DDD lalu naik kembali ke CCC. Salah satu penyebab utamanya adalah imbas dari krisis moneter pada 1998 yang masih terbawa hingga pemerintahannya.

Pemerintahan Gotong Royong

Langkah Presiden SBY untuk merangkul Parpol-parpol yang kalah dalam Pemilu 2009 adalah bagian dari kebijakan Soft Power, atau kebijakan untuk bergotong-royong dalam membangun bangsa dan negara. Ini serupa dengan Kabinet Gotong-Royong di masa lalu. Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan gotong royong memiliki karakteristik sebagai berikut:

Rendahnya pertumbuhan ekonomi yang dikarenakan masih kurang berkembangnya investasi terutama disebabkan oleh masih tidak stabilnya kondisi sosial politik dalam negeri.

Dalam hal ekspor, sejak 2000, nilai ekspor non-migas Indonesia terus merosot dari 62,1 miliar dollar AS menjadi 56,3 miliar dollar As tahun 2001, dan tahun 2002 menjadi 42,56 miliar dollar AS.

Pemetintahan Indonesia Bersatu (era SBY – Boediono)

Kabinet Indonesia Bersatu merupakan kabinet pemerintahan Indonesia yang dibagi menjadi Kabinet Indonesia bersatu jilid I dan II .kabinet Indonesia bersatu jilid I yaitu merupakan bentuk pemerintahan yang ke enam yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla pada masa (2004 – 2009) dan presiden yang pertama kalinya dipilih melalui sistem pemilihan umum langsung di Indonesia sedangkan kabinet Indonesia bersatu jilid II dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan wakil Presidennya Dr. Boediono yang merupakan bentuk pemerintahan yang ke tujuh pada masa (2009-2014) .

Kabinet Indonesia Bersatu jilid I ini dibentuk pada tanggal 21 Oktober 2004 dan berakhir pada tahun 2009 menggantikan kabinet gotong royong sebelumnya yang dipimpin megawati dan Hamzah haz pada 5 Desember 2005, Pada Indonesia bersatu jilid 1 yaitu pada tahun 2004 sampai 2009 utang di Negara kita meroket drastis dari 1275 triliun menjadi 1667 triliun pemerintahan SBY “sangat berhasil” dalam tugas utang mengutang .

Dengan sistem kebijakan pemerintah SBY saat ini, rakyat Indonesia dipaksa menanggung beban utang para bankir yang sudah kaya lewat beragam penyunatan subsidi seperti pendidikan (BHP) dan kesehatan. Pada saat yang sama, rakyat yang tidak ikut melakukan kesalahan dan tidak pernah menikmati utang, harus membayar minyak/BBM, listrik dan air yang mahal, agar negara bisa membayar utang utang Negara di tambah subsidi pendidikan dan minyak di cabut dengan alasan yang tidak jelas . Moral bangsa kita sudah tidak ada lagi baik rakyat yang berada di posisi atas menegah ataupun yang bawah .Sekarang jamannya Indonesia bersatu jilid II kita tidak bisa langsung mengetahui bagaimana kinerja pemerintah yang sekarang karena mereka baru menjabat 2 tahun.

Masih ada 2 tahun lagi untuk memperbaiki kedepannya . Tapi melihat kondisi perekonomian Indonesia yang sekarang ini sulit rasanya menstabilkan ekonomi seperti pada zaman pemerintahan pembangunan pada masa presiden soeharto dulu . Banyak sekali masalah masalah penting di jamann pemerintah jilid I dan II yang hilang begitu saja tanpa tau akhir inti dan akar kemana permasalahan itu berawal . Pemerintaan Indonesia Jilid I maupun jilid II bagaimanapun kebijakan,menteri dan lain sebagainya kita sebagai masyarakat hanya mengharapkan pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang akan berpengaruh pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia yang saat ini masih tidak ada perkembangannya.

FAKTOR-FAKTOR PENENTU PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

1. Faktor-faktor Internal

Tidak dapat diingkari bahwa penyebab utama berubahnya krisis rupiah menjadi suatu krisis ekonomi paling besar yang pernah dialami Indonesia pada tahun 1998 lalu adalah karena buruknya fundamental ekonomi nasional, sedangkan lambatnya proses pemulihan ekonomi nasional selama dua tahun belakangan ini lebih disebabkan oleh kondisi politik, sosial, dan keamanan di dalam negeri yang kenyataannya sejak reformasi dicetuskan Mei 1998 lalu hingga saat ini semakin buruk. Selama tahun 2000 fundamental ekonomi mengalami perbaikan nyata, walaupun lajunya lambat sehingga masih jauh dari kondisi yang baik atau kuat.

Pemulihan ekonomi Indonesia berjalan lambat dikarenakan proses pebaikan fundamental ekonomi nasional tidak disertai kestabilan politik dan keamanan yang memadai, penyelesaian konflik sosial, serts kepastian hukum. Faktor-faktor nonekonomi ini merupakan aspek-aspek penting dalam menentukan tingkat resiko yang terdapat di dalam suatu negara yang menjadi dasar keputusan bagi pelaku-pelaku bisnis, khususnya asing, untuk melakukan usaha di negara tersebut.

Ketidakstabilan politik dan konflik sosial, baik horizontal maupun vertikal, yang terus berlangsung dan tidak ada tanda-tanda bahwa akan membaik pada tahun 2001 ini serta ditambah lagi dengan tidak adanya rasa aman membuat tingkat country risk Indonesia semakin tinggi. Perkembangan yang tidak menentu seperti ini menjadi penghalang utama pertumbuhan investasi di Indonesia.

Padahal, investasi, khususnya penanaman modal jangka pnjang (PMA), merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang, terutama untuk sektor-sektor ekonomi yang secara potensial bisa sangat produktif dan bisa diandalkan sebagai sumber devisa yang saat ini masih mengalami kelesuan. Sampai dengan triwulan kedua tahun 2000, nilai pengeluaran konsumsi mencapai Rp 76,3 triliun yang didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yang hampir mencapai Rp 69 triliun.

Angka persetujuan investasi, baik usulan penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN), menunjukkan bahwa minat sektor swasta melakukan investasi di dalam negeri cenderung menurun. Sejak januari 2000 pemerintah telah memberikan persetujuan PMA sebanyak 536 proyek senilai 2,1 miliar dolar AS serta usulan proyek PMDN sebanyak 117 dengan nilai Rp 11,7 triliun. Selama tahun 1999 jumlah proyek yang disetujui untuk PMA adalah 1.164 proyek senilai 10.890,6 juta dolar AS dan PMDN sebanyak 237 proyek senilai Rp 53.550 miliar.

2. Faktor-faktor Eksternal

Kondisi perdagangan dan perekonomian regional atau dunia merupakan faktor eksternal yang sangat penting untuk mendukung pemulihan ekonomi di Indonesia. Kondisi ini penting karena sangat berpengaruh terhadap prospek pertumbuhan ekspor dan investasi asing di dalam negeri. Apabila perekonomian negara-negara mitra dagang Indonesia mengalami kelesuan, terutama Jepang, Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Australia, akan mempersulit Indonesia dalam proses pemulihannya.

Banyak lembaga dunia memperkirakan kondisis perekonimian Asia tahun 2001 tidak akan lebih baik dibandingkan tahun 2000. Bahkan, Deutsche Bank Hong Kong memperkirakan kondisi perekonomian Asia tahun 2001 tidak akan berbeda dengan kondisi 1999, yang selain masih terperangkap dalam resesi, juga terpukul oleh melambatnya permintaan impor dari pasar besar, yakni Amerika Serikat. Deutsche Bank memperkirakan pertumbuhan ekspor Asia akan anjolk sebesar 40% pada tahun 2001. Sementara, Merrill Lynch di Singapura memprediksi ekspor Asia hanya akan naik 7%, setelah tumbuh 20% pada tahun 2000.

Sementara itu, JP Morgan memperkirakan bahwa setelah mengalami ekspor 7,8% pada paruh pertama tahun 2000, PDB riil Asia hanya akan tumbuh sekitar 3% pada kuartal kempat. Untuk tahun 2001, JP Morgan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Asia akan turun menjadi 5,4%.

 

PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI

Teori dan Empiris

Ada dua teori utama yang umum digunakan dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi, yakni dari Arthur Lewis (teori migrasi) dan Hollis Chenery (teori transformasi struktural).

Teori Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan ekonomi yang terjadi di daerah pedesaan dan daerah perkotaan (urban). Dalam teorinya, Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu perekonomian tradisional di pedesaan yang didominasi oelh sektor pertanian dan perekonomian mmodern di perkotaan denga industri sebagai sektor utama.

Kerangka pemikiran teori Chenery pada dasarnya sama dengan model Lewis. Teori Chenery, dikenal dengan teori pattern of development, memfokuskan pada perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi di LDCs yang mengalami transformasi dari perrtanian trsdisional (subsisten) ke sektor industri sebagai mesin utama perubahan ekonomi. Hasil penelitian empiris yang dilakukan oleh Chenery dan Syrquin (1975) mengidentifikasi bahwa sejalan peningkatan pendapatan masyarakat per kapita yang membawa perubahan dalam pola permintaan konsumen dari penekanan pada makanan dan barang kebutuhan pokok lain ke berbagai macam barang mabufaktur dan jasa, akumulasi kapital fisik dan manusia (SDM), perkembangan kota-kota dan industri-industri di urban bersama dengan proses migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan, dan penurunan laju pertumbuhan penduduk family size yang semakin kecil, setruktur perekonomian suatu negara bergeser dari yang semula didominasi oleh sektor pertanian atau / dan sektor pertambangan manuju ke sektor-sektor nonprimer, khususnya industri.

Berdasarkan hasil study dari Chenery dan Syrquin, perubahan pangsa tersebut dalam periode jangka panjang menunjukkan suatu pola. Kontribusi output adri pertanian terhadap pembentukan PDB mengecil, sedangkan pangsa PDB dari industri manufaktur dan jasa mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan PDB atau pendapatan nasional per kapita.

Indikator penting kedua sering digunakan didalan studi-studi empiris untuk mengukur pola perubahan setruktur ekonomi adalah distribusi kesempatan kerja menurut sektor. Relasi antara tingkat pendapatan per kapita dan perubahan struktur ekonomi dapat dianalisis dengan pendekatan time series dan pendekatan cross section.

http://bisnisinternas.blogspot.co.id/2013/03/faktor-faktor-penentu-prospek.html

http://jurnal-sdm.blogspot.co.id/2009/06/produk-domestik-bruto-pdbgross-domestic.html

http://utamiwijayanti12.blogspot.co.id/2015/06/pdb-pertumbuhan-dan-perubahan-struktur.html

http://bektawarajati30.blogspot.co.id/2015/04/pertumbuhan-ekonomi-selama-orde-baru.html