PEREKONOMIAN INDONESIA
SEJARAH EKONOMI INDONESIA
Disusun
oleh:
Ahmad
fauzi (20215333)
1EB23
Universitas Gunadarma
2016
Kata Pengantar
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
karena kuasanya dan hidayahnya kami dapat melaksanakan dan menyelesaikan
makalah ini dengan baik.Tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada dosen
Perekonomian Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pengarahannya terhadap
kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah kami dengan lancar.
Dan
harapan kami semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi
para pembaca, Untuk ke depannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi
makalah agar menjadi lebih baik lagi.
Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, Kami yakin masih
banyak kekurangan dalam makalah ini, Oleh karena itu kami sangat mengharapkan
saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.
Bekasi,
Penulis
BAB
I
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang
Pada tanggal 17
Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.Namun demikian, tidak
berarti dalam praktiknya Indonesia sudah bebas dari Belanda dan bisa memberi
perhatian sepenuhnya pada pembangunan ekonomi.Karena hingga menjelang akhir
1940-an, Indonesia masih menghadapi dua peperangan besar dengan Belanda, yakni
pada aksi Polisi I dan II. Setelah akhirnya pemerintah Belanda mengakui secara
resmi kemerdekaan Indonesia, selama decade 1950-an hingga pertengahan tahun
1965 Indonesia dilanda gejolak politik di dalam negeri dan beberapa pemberontakan
di sejumlah daerah, seperti Sumatra dan Sulawesi.
1.2 Tujuan
1.2.1 Agar mahasiswa mengetahui bagaimana sejarah
prakolonialisme.
1.2.2 Menjelaskan bagaimana sistem monopoli VOC dan
sistem tanam paksa.
1.2.3 Mahasiswa dapat mengetahui sistem ekonomi
kapitalis liberal dan cita-cita ekonomi merdeka.
BAB
II
PEMBAHASAN
2.1 Sejarah Prakolonialisme
Nusantara yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia
terdiri dari pulau-pulau dan tanah yang dikuasai oleh berbagai kerajaan dan
kekaisaran, kadang hidup berdampingan dengan damai sementara di lain waktu
berada pada kondisi berperang satu sama lain. Nusantara yang luas tersebut
kurang memiliki rasa persatuan sosial dan politik yang dimiliki Indonesia saat
ini.Keberadaan sumber-sumber tertulis adalah yang memisahkan masa sejarah dari
masa prasejarah.Karena sedikitnya sumber-sumber tertulis yang berasal dari masa
sebelum tahun 500 Masehi, sejarah Indonesia dimulai agak terlambat.Diduga
sebagian besar tulisan dibuat pada bahan yang mudah rusak dan ditambah dengan
iklim tropis lembab dan standar teknik konservasi yang berkualitas rendah pada
saat itu, ini berarti bahwa sejarawan harus bergantung pada inskripsi/prasasti
di atas batu dan studi sisa-sisa candi kuno untuk menelusuri sejarah paling
terdahulu nusantara.Kedua pendekatan ini memberikan informasi mengenai struktur
politik tua karena baik sastra maupun pembangunan candi adalah contoh budaya
tinggi yang diperuntukkan bagi elit penguasa.
Sejarah
Indonesia memiliki ciri sangat khas, yaitu umumnya berpusat di bagian barat
Nusantara (khususnya di pulau Sumatera dan Jawa).Karena sebagian besar bagian
timur Nusantara memiliki sedikit kegiatan ekonomi sepanjang sejarah (terletak
jauh dari jalur perdagangan utama), hal itu menyebabkan sedikitnya kegiatan
politik; suatu situasi yang berlanjut hingga hari ini.
2.2
Sistem Monopoli VOC
Markas VOC berada di Batavia, yg kini
bernama Jakarta. Hindia-Belanda pada abad ke-17 & 18 tak dikuasai secara
langsung oleh pemerintah Belanda namun oleh perusahaan dagang bernama Verenigde
Oostindische Compagnie atau VOC.Tujuan utama VOC ialah mempertahankan
monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini dilakukan
melalui penggunaan & ancaman kekerasan terhadap penduduk di
kepulauan-kepulauan penghasil rempah-rempah, & terhadap orang-orang
non-Belanda yg mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut.Contohnya, ketika
penduduk Kepulauan Banda terus menjual biji pala kepada pedagang Inggris,
pasukan Belanda membunuh atau mendeportasi hampir seluruh populasi &
kemudian mempopulasikan pulau-pulau tersebut dengan pembantu-pembantu atau
budak-budak yg bekerja di perkebunan pala. VOC menjadi terlibat dlm politik
internal Jawa pada masa ini,& bertempur dlm beberapa peperangan yg
melibatkan pemimpin Mataram & Banten.
2.2.1 Monopili
VOC Terhadap Nusantara Abad ke 17
Maret 1602-Belanda berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah
dengan membentuk suatu kongsi dagang bernama VOC [Vereenigde Oost-Indische
Compagnie].1603-VOC telah membangun pusat perdagangan pertama yg tetap di
Banten namun tak menguntungkan kerena persaingan dengan para pedagang Tionghoa
& Inggris.Februari 1605-Armada VOC bersekutu dengan Hitu menyerang kubu
pertahanan Portugis di Ambon dengan imbalan VOC berhak sebagai pembeli tunggal
rempah-rempah di Hitu.1602-Sir James Lancaster kembali ditunjuk memimpin
pelayaran yg armada berisi orang-orang The East India Company & tiba di
Aceh untuk selanjutnya menuju Banten.
1604-Pelayaran yg ke-2 maskapai Inggris yg dipimpin oleh
Sir Henry Middleton, maskapai ini berhasil mencapai Ternate, Tidore, Ambon
& Banda. Akan tetapi di wilayah yg mereka kunjungi ini mendapat perlawanan
yg keras dari VOC.1609-VOC membuka kantor dagang di Sulawesi Selatan namun niat
tersebut dihalangi oleh raja Gowa. Raja Gowa tersebut melakukan kerjasama
dengan pedagang-pedagang Inggris, Prancis, Denmark, Spanyol &
Portugis.1610-Ambon dijadikan pusat VOC, dipimpin seorang-gubernur
jendral.Tetapi selama 3 orang gubernur-jendral, Ambon tak begitu memuaskan
untuk dijadikan markas besar karena jauh dari jalur-jalur utama perdagangan
Asia.
1611-Inggris berhasil mendirikan kantor dagangnya di
bagian Indonesia lainnya, di Sukadana [Kalimantan barat daya], Makassar,
Jayakerta, Jepara, Aceh, Priaman, Jambi.1618-Des Banten mengambil keputusan
untuk menghadapi Jayakarta & VOC dengan memaksa Inggris untuk membantu,
dipimpin laksamana Thomas Dale.1619-Ketika VOC akan menyerah pada Inggris,
secara tiba-tiba muncul tentara Banten menghalangi maksud Inggris. Karena
Banten tak mau pos VOC di Batavia diisi oleh Inggris. Akibatnya Thomas Dale
melarikan diri dengan kapalnya; Banten menduduki kota Batavia.
12 Mei 1619-Pihak Belanda mengambil keputusan untuk
memberi nama baru Jayakarta sebagai Batavia.Mei 1619-Jan Pieterszoon Coen,
seorang Belanda, melakukan pelayaran ke Banten dengan 17 kapal.30 Mei 1619-Jan
Pieterszoon Coen melakukan penyerangan terhadap Banten, memukul mundur tentara
Banten. Membangun Batavia sebagai pusat militer & administrasi yg relatif
aman bagi pergudangan & pertukaran barang-barang, karena dari Batavia mudah
mencapai jalur-jalur perdagangan ke Indonesia bagian timur, timur jauh, dari
Eropa.1619-Jan Pieterszoon Coen ditunjuk menjadi gubernur-jendral VOC. Dia
menggunakan kekerasan, untuk memperkokoh kekuasaannya dia menghancurkan semua
yg merintangi. Dan menjadikan Batavia sebagai tempat bertemunya kapal-kapal
dagang VOC.
1619-Terjadi migrasi orang Tionghoa ke Batavia.VOC
menarik sebanyak mungkin pedagang Tionghoa yg ada di berbagai pelabuhan seperti
Banten, Jambi, Palembang & Malaka ke Batavia.Bahkan ada juga yg langsung
datang dari Tiongkok.Di sini orang-orang Tionghoa sudah menjadi suatu bagian
penting dari perekonomian di Batavia.Mereka aktif sebagai pedagang, penggiling
tebu, pengusaha toko, & tukang yg terampil.1620-Atas dasar pertimbangan
diplomatik di Eropa VOC terpaksa bekerjasama dengan pihak Inggris dengan
memperbolehkan Inggris mendirikan kantor dagang di Ambon.1620-Dalam rangka
mengatasi masalah penyeludupan di Maluku, VOC melakukan pembuangan, pengusiran
bahkan pembantaian seluruh penduduk Pulau Banda & berusaha menggantikannya
dengan orang-orang Belanda pendatang & mempekerjakan tenaga kerja kaum
budak.
1623-VOC melanggar kerjasama dengan Inggris, Belanda
membunuh 12 agen perdagangan Inggris, 10 orang Inggris, 10 orang Jepang; 1
orang Portugis dipotong kepalanya.1630-Belanda telah mencapai banyak kemajuan
dlm meletakkan dasar-dasar militer untuk mendapatkan hegemoni perniagaan laut
di Indonesia.1637-VOC yg telah beberapa lama di Maluku tak mampu memaksakan
monopoli atas produksi pala, bunga pala, & yg terpenting, cengkeh.Penyeludupan
cengkeh semakin berkembang, muncul banyak komplotan-komplotan yg anti dengan
VOC. Gubernur-Jendral Antonio van Diemen melancarkan serangan terhadap para
penyeludup & pasukan-pasukan Ternate di Hoamoal.1638-Van Diemen kembali ke
Maluku & berusaha membuat persetujuan dengan raja Ternate dimana VOC
bersedia mengakui kedaulatan raja Ternate atas Seram, Hitu serta menggaji raja
sebesar 4. 000 real/tahun dengan imbalan bahwa penyeludupan cengkeh akan
dihentikan & VOC diberi kekuasaan de facto atas Maluku. Akan tetapi
persetujuan ini gagal.
1643-Arnold de Vlaming mengambil kesempatan kekalahan
Ternate dengan memaksa raja Ternate Mandarsyah ke Batavia & menandatangani
perjanjian yg melarang penanaman pohon cengkeh di semua wilayah kecuali Ambon
atau daerah lain yg dikuasai VOC. Hal ini disebabkan pada masa itu Ambon mampu
menghasilkan cengkeh melebihi kebutuhan untuk konsumsi dunia.1656-Seluruh
penduduk Ambon yg tersisa dibuang.Semua tanaman rempah-rempah di Hoamoal
dimusnahkan & akibatnya daerah tersebut tak didiami manusia kecuali jika
ekspedisi Hongi [armada tempur] melintasi wilayah itu untuk mencari pohon-pohon
cengkeh liar yg harus dimusnahkan.
1660-Armada VOC yg terdiri dari 30 kapal menyerang Gowa,
menghancurkan kapal-kapal Portugis.Agustus-Desember 1660-Sultan Hasanuddin,
raja Gowa dipaksa menerima persetujuan perdamaian dengan VOC, namun persetujuan
ini tak berhasil mengakhiri permusuhan.18 November 1667-Sultan Hasanuddin
dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya, akan tetapi Hasanuddin kembali
mengobarkan pertempuran.April 1668 & Juni 1669-VOC melakukan serangan
besar-besaran terhadap Goa & sesudah pertempuran ini perjanjian Bongaya
benar-benar dilakukan.1669-Kondisi keadaan Nusantara bagian timur bertambah
kacau, kehidupan ekonomi & administrasi tak terkendalikan lagi.
1670-VOC telah berhasil melakukan konsolidasi
kedudukannya di Indonesia Timur.Pihak Belanda masih tetap menghadapi
pemberontakan-pemberontakan tetapi kekuatannya tak begitu besar.1670-VOC
menebangi tanaman rempah-rempah yg tak dapat diawasi, Hoamoal tak dihuni lagi,
orang Bugis & Makassar meninggalkan kampung halamannya. Banyak orang-orang
Eropa & sekutu-sekutu yg tewas, semata-mata guna mencapai maksud VOC untuk
memonopoli rempah-rempah.1674-Pulau Jawa dlm keadaan yg memprihatinkan, kelaparan
merajalela, berjangkit wabah penyakit, gunung merapi meletus, gempa bumi,
gerhana bulan, & hujan yg tak turun pada musimnya.1680-Di Jawa Barat,
kerajaan Banten pimpinan Sultan Ageng Tirtayasa mengalami masa kejayaannya,
Banten memiliki suatu armada yg dibangun menurut model Eropa. Kapal-kapalnya
berlayar memakai surat jalan menyelenggarakan perdagangan yg aktif di
Nusantara. Atas bantuan pihak Inggris, Denmark, Tiongkok orang-orang Banten
dapat berdagang dengan Persia, India, Siam, Vietnam, Tiongkok, Filipina &
Jepang. Banten merupaken penghasil lada yg sangat kaya.1680-VOC pada dasarnya
hanya terbatas menguasai dataran-dataran rendah tertentu saja di Jawa.daerah
pegunungan seringkali tak berhasil dikuasai & daerah ini dijadikan tempat
persembunyian pemberontak. Tidak dapat dihindarkan lagi
pemberontakan-pemberontakan mengakibatkan kesulitan & menguras dana VOC.
1682-Pasukan VOC dipimpin François Tack & Isaac de
Saint-Martin berlayar menuju Banten guna menguasai perdagangan di Banten.VOC
merebut & memonopoli perdagangan lada di Banten.Orang-orang Eropa yg
merupaken saingan VOC diusir.Orang-orang Inggris mengundurkan diri ke Bengkulu
& Sumatera Selatan satu-satunya pos mereka yg masih ada di
Indonesia.1683-1710-VOC mengalami masalah keuangan yg sangat berat di wilayah
Asia selama kurun waktu tersebut.Di antara 23 kantornya hanya tiga [Jepang,
Surat & Persia] yg mampu memberikan keuntungan; sembilan menunjukkan
kerugian setiap tahun termasuk Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Banten, Cirebon
& wilayah pesisir Jawa.VOC banyak mengeluarkan biaya-biaya yg sangat tinggi
akibat pemberontakan di samping pengeluaran pribadi VOC yg tak efesien,
kebejatan moral, korupsi yg merajalela.VOC juga menuntut semakin banyak kepada
rakyat Jawa, yg mengakibatkan pemberontakan yg terus berlanjut &
pengeluaran VOC bertambah tinggi.
1684-Gubernur-Jendral Speelman meninggal.Terbongkarlah
korupsi & penyalah gunaan kekuasaan.Konon Speelman memerintah tanpa
menghiraukan nasihat Dewan Hindia & banyak melakukan pembayaran dengan uang
VOC yg pada dasarnya tak pernah ada untuk pekerjaan yg tak pernah
dilakukan.Selama masa kekuasaan Speelmen jumlah penjualan tekstil menurun 90%,
monopoli candu tak efektif.Speelman juga banyak melakukan penggelapan uang
negara & pada 1685 semua penunggalan Speelman disita negara.8 Februari
1686-Dengan tipu muslihat Surapati berhasil membunuh François Tack dlm suatu
pertempuran. Tack tewas dengan dua puluh luka di tubuhnya.1690-Belanda berusaha
membalas kekalahan yg dialami Tack tetapi gagal karena Surapati menguasai teknik-teknik
militer Eropa dengan baik.
2.2.2 Monopili
VOC Terhadap Nusantara Abad ke 18
1702-Jumlah kekuatan serdadu militer Belanda yg
berkebangsaan Eropa hanya tinggal sedikit.Administrasi VOC kacau balau.1706-Surapati terbunuh di
Bangil.1721-VOC mengumumkan apa yg dinamakan komplotan orang-orang Islam yg
bermaksud melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Eropa di Batavia & juga
orang-orang Tionghoa.1722-Perlakuan terhadap orang-orang Tionghoa bertambah
kejam & korup.Walaupun demikian jumlah orang Tionghoa bertambah dengan
pesat.VOC melakukan sistem kuota untuk membatasi imigrasi, tetapi kapten-kapten
kapal Tionghoa mampu menghindarinya dengan bantuan dari pejabat VOC yg
korupsi.Kebanyakan orang-orang Tionghoa pendatang yg tak memperoleh pekerjaan sebagian
besar mereka bergabung menjadi gerombolan-gerombolan penjahat di sekitar
Batavia.1727-Posisi ekonomi orang Tionghoa makin penting di satu pihak &
sering terjadinya kejahatan oleh orang Tionghoa, menimbulkan perasaan tak
senang terhadap orang Tionghoa.Rasa tak senang menjadi semakin tebal di
kalangan warga bebas, kolonis-kolonis Belanda yg tak dapat menandingi orang
Tionghoa.Timbullah kemudian rasa permusuhan & sikap rasialis terhadap orang
Tionghoa.
1727-Pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan peraturan
bahwa semua orang Tionghoa yg telah tinggal 10 sampai 12 tahun di Batavia &
belum memiliki surat izin akan dikembalikan ke Tiongkok.1729-Pemerintah
kolonial memberikan kesempatan selama 6 bulan kepada orang Tionghoa untuk
mengajukan permohonan izin tinggal di Batavia dengan membayar 2
ringgit.1730-Dikeluarkan larangan bagi orang Tionghoa untuk membuka tempat
penginapan, tempat pemadatan candu & warung baik di dlm maupun di luar
kota.1736-Pemerintah kolonial mengadakan pendaftaran bagi semua orang Tionghoa
yg tak memiliki surat izin tinggal.1740-Terdapat 2. 500 rumah orang Tionghoa di
dlm tembok Batavia sedangkan jumlah orang Tionghoa di kota& daerah
sekitarnya diperkirakan 15. 000 jiwa.Jumlah ini setidak-tidaknya merupaken 17%
dari keseluruhan penduduk di daerah terebut.Ada kemungkinan bahwa orang-orang
Tionghoa sebenarnya merupaken unsur penduduk yg lebih besar jumlahnya.Ada pula
orang-orang Tionghoa di kota-kota pelabuhan Jawa & Kartasura walaupun
jumlahnya hanya sedikit.
1740-Terjadi penangkapan terhadap orang Tionghoa, tak
kurang 1.000 orang Tionghoa dipenjarakan.Orang Tionghoa menjadi gelisah
lebih-lebih sesudah sering terjadi penangkapan, penyiksaan, & perampasan
hak milik Tionghoa.4 Februari 1740-Segerombolan orang Tionghoa melakukan
pemberontakan & penyerbuan pos penjagaan untuk membebaskan bangsanya yg
ditahan.Juni 1740-Kompeni Belanda mengeluarkan lagi peraturan bahwa semua orang
Tionghoa yg tak memiliki izin tinggal akan ditangkapdan diangkut ke Sailan.
Peraturan ini dilaksanakan dengan sewenang-wenang.September 1740-Tersiar berita
bahwa segerombolan orang Tionghoa di daerah pedesaan sekitar Batavia bergerak
mendekati pintu gerbang Batavia.Mr. Cornelis di Tangerang & de Qual di
Bekasi, memerintahkan memperkuat pos-pos penjagaan.7 Oktober 1740-Pasukan
bantuan yg dikirim ke Tangerang oleh pemerintah kolonial diserang oleh
gerombolan Tionghoa, sebagian besar dari pasukan tersebut tewas.Oktober
1740-Berdasarkan bukti yg didapatkan VOC menarik kesimpulan bahwa orang-orang
Tionghoa sedang merencanakan sebuah pemberontakan.8 Oktober 1740-Kompeni
Belanda mengeluarkan maklumat, antara lain perintah menyerahkan senjata kepada
kompeni. Jam malam diadakan.9 Oktober 1740-Dimulainya pembunuhan terhadap orang
Tionghoa secara besar-besaran.Yang banyak melakukan pembunuhan ini ialah
orang-orang Eropa & para budak.Dan pada akhirnya ada sekitar 10. 000 orang
Tionghoa yg tewas. Perkampungan orang Tionghoa dibakar selama beberapa
hari.Kekerasan ini berhenti sesudah orang Tionghoa memberikan uang premi kepada
serdadu-serdadu VOC guna melakukan tugasnya yg rutin.10 Oktober 1740-Pertahanan
kompeni Belanda di Tangerang diserang oleh sekitar 3.000 orang pemberontak
Tionghoa.
Mei 1741-Orang-orang Tionghoa yg berhasil lolos dari
pembantaian di Batavia melarikan diri ke arah timur menyusur sepanjang daerah
pesisir.Mereka melakukan perebutan pos di Juwana.Markas besar VOC dikepung
& pos-pos lainnya terancam.Juli 1741-Pos VOC di Rembang dihancurkan oleh
orang-orang Tionghoa yg membantai seluruh personel VOC.Juli 1741-Prajurit raja
yg berada di Kartasura menyerang pos garnisun VOC. Komandan VOC Kapten Johannes
van Velsen & beberapa serdadu lainnya tewas. Serdadu yg selamat ditawari
pilihan beralih ke agama Islam atau mati & banyak yg memilih pindah
agama.November 1741-Pakubuwana II mengirim pasukan artileri
ke Semarang.Pasukan prajurit-prajurit tersebut bersatu dengan orang Tionghoa
melakukan pengepungan terhadap pos VOC. Pos VOC di Semarang ini dikepung oleh
kira-kira 20.000 orang Jawa & 3.500 orang Tionghoa dengan 30 pucuk
meriam.Orang Jawa & Tionghoa bersatu melawan kompeni Belanda.Desember
1741-awal 1742-VOC merebut kembali daerah-daerah lain yg terancam serangan.13
Februari 1755-VOC menandatangani Perjanjian Giyanti.Isinya VOC mengakui
Mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwana I, penguasa separuh wilayah Jawa
Tengah.
September 1789-Belanda mendengar desas-desus bahwa raja
Jawa akan melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Eropa, sehingga mengutus
seorang residen yg bernama Andries Hartsick dengan memakai pakaian Jawa
menghadiri pertemuan rahasia di Istana Jawa.1 Januari 1800-VOC secara resmi
dibubarkan, didirikan Dewan untuk urusan jajahan Asia.Belanda kalah perang
& dikuasai Perancis.Wilayah-wilayah yg dimiliki Belanda menjadi milik
Perancis.
2.3
Sistem Tanam Paksa
Tanam Paksa atau Cultuurstelsel adalah peraturan mempekerjakan
seseorang dengan paksa tanpa diberi gaji dan tanpa istirahat, sehingga sangat
merugikan pekerja dan menyengsarakan. Sistem Tanam Paksa telah menjadi sejarah
bagi Rakyat indonesia.Sejak awal abad ke-19, pemerintah Belanda mengeluarkan
biaya yang sangat besar untuk membiayai peperangan, sehingga Negeri Belanda
harus menanggung hutang yang sangat besar.
Untuk menyelamatkan Negeri Belanda dari bahaya
kebrangkrutan maka Johanes van den Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal di
Indonesia dengan tugas pokok menggali dana semaksimal mungkin untuk mengisi
kekosongan kas negara, membayar hutang, dan membiayai perang. Untuk
melaksanakan tugas yang sangat berat itu, Van den Bosch memusatkan
kebijaksanaannya pada peningkatan produksi tanaman ekspor.
Oleh karena itu, yang perlu dilakukan ialah mengerahkan
tenaga rakyat jajahan untuk melakukan penanaman tanaman yang hasil-hasilnya
dapat laku di pasaran dunia secara paksa.Setelah tiba di Indonesia (1830) Van
den Bosch menyusun program sebagai berikut.
1. Sistem sewa tanah dengan uang harus dihapus
karena pemasukannya tidak banyak dan pelaksanaannya sulit.
2. Sistem tanam bebas harus diganti dengan tanam
wajib dengan jenis-jenis tanaman yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
3. Pajak atas tanah harus dibayar dengan
penyerahan sebagian dari hasil tanamannya kepada pemerintah Belanda.
2.3.1
Aturan - Aturan Tanam Paksa
Sistem tanam paksa yang diajukan oleh Van den
Bosch pada dasarnya merupakan gabungan dari sistem tanam wajib (VOC) dan sistem
pajak tanah (Raffles) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.
1.
Penduduk
desa yang punya tanah diminta menyediakan seperlima dari tanahnya untuk
ditanami tanaman yang laku di pasaran dunia.
2.
Tanah
yang disediakan bebas dari pajak.
3.
Hasil
tanaman itu harus diserahkan kepada pemerintah Belanda. Apabila harganya
melebihi pembayaran pajak maka kelebihannya akan dikembalikan kepada petani.
4.
Waktu
untuk menanam tidak boleh melebihi waktu untuk menanam padi.
5.
Kegagalan
panenan menjadi tanggung jawab pemerintah.
6.
Wajib
tanam dapat diganti dengan penyerahan tenaga untuk dipekerjakan di
pengangkutan, perkebunan, atau di pabrik-pabrik selama 66 hari.
7.
Penggarapan
tanaman di bawah pengawasan langsung oleh kepala-kepala pribumi, sedangkan
pihak Belanda bertindak sebagai pengawas secara umum.
2.3.2
Pelaksanaan Tanam Paksa
Melihat aturan-aturannya, sistem tanam paksa tidak
terlalu memberatkan, namun pelaksanaannya sangat menekan dan memberatkan
rakyat.Adanya cultuur procent menyangkut upah yang diberikan kepada penguasa
pribumi berdasarkan besar kecilnya setoran, ternyata cukup memberatkan beban
rakyat. Untuk mempertinggi upah yang diterima, para penguasa pribumi berusaha
memperbesar setoran, akibatnya timbulah penyelewengan-penyelewengan, antara
lain sebagai berikut.
1.
Tanah
yang disediakan melebihi 1/5, yakni 1/3 bahkan 1/2, malah ada seluruhnya,
karena seluruh desa dianggap subur untuk tanaman wajib.
2.
Kegagalan
panen menjadi tanggung jawab petani.
3.
Tenaga
kerja yang semestinya dibayar oleh pemerinah tidak dibayar.
4.
Waktu
yang dibutuhkan tenyata melebihi waktu penanaman padi.
5.
Perkerjaan
di perkebunan atau di pabrik, ternyata lebih berat daripada di sawah.
6.
Kelebihan
hasil yang seharusnya dikembalikan kepada petani, ternyata tidak dikembalikan.
2.3.3
Dampak Tanam Paksa
Pelaksanaan sistem tanam paksa banyak menyimpang dari
aturan pokoknya dan cenderung untuk mengadakan eskploitasi agraris semaksimal
mungkin.Oleh karena itu, sistem tanam paksa menimbulkan akibat sebagai berikut.
·
Bagi
Indonesia (Khususnya Jawa)
1.
Sawah
ladang menjadi terbengkelai karena diwajibkan kerja rodi yang berkepanjangan
sehingga penghasilan menurun drastis.
2.
Beban
rakyat semakin berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil
panennya, membayar pajak, mengikuti kerja rodi, dan menanggung risiko apabila
gagal panen.
3.
Akibat
bermacam-macam beban menimbulkan tekanan fisik dan mental yang berkepanjangan.
4.
Timbulnya
bahaya kemiskinan yang makin berat.
5.
Timbulnya
bahaya kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana sehingga angka kematian
meningkat drastis.
Bahaya kelaparan menimbulkan korban jiwa yang sangat
mengerikan di daerah Cirebon (1843), Demak (1849), dan Grobogan (1850).Kejadian
ini mengakibatkan jumlah penduduk menurun drastis.Di samping itu, juga terjadi
penyakit busung lapar (hongorudim) di mana-mana.
·
Bagi
Belanda.
Apabila
sistem tanam paksa telah menimbulkan malapetaka bagi bangsa Indonesia,
sebaliknya bagi bangsa Belanda ialah sebagai berikut:
1.
Keuntungan
dan kemakmuran rakyat Belanda.
2.
Hutang-hutang
Belanda terlunasi.
3.
Penerimaan
pendapatan melebihi anggaran belanja.
4.
Kas
Negeri Belanda yang semula kosong dapat terpenuhi.
5.
Amsterdam
berhasil dibangun menjadi kota pusat perdagangan dunia.
6.
Perdagangan
berkembang pesat.
2.3.4
Akhir Tanam Paksa
Sistem tanam paksa yang mengakibatkan kemelaratan bagi bangsa
Indonesia, khususnya Jawa, akhirnya menimbulkan reaksi dari berbagai pihak,
seperti berikut ini.
·
Golongan
Pengusaha
Golongan ini menghendaki kebebasan
berusaha.Mereka menganggap bahwa tanam paksa tidak sesuai dengan ekonomi
liberal.
·
Baron
Van Hoevel
Ia adalah seorang missionaris yang pernah
tinggal di Indonesia (1847). Dalam perjalanannya di Jawa, Madura dan Bali, ia
melihat penderitaan rakyat Indonesia akibat tanam paksa. Ia sering melancarkan
kecaman terhadap pelaksanaan tanam paksa. Setelah pulang ke Negeri Belanda dan
terpilih sebagai anggota parlemen, ia semakin gigih berjuang dan menuntut agar
tanam paksa dihapuskan.
·
Eduard
Douwes Dekker
Ia adalah seorang pejabat Belanda yang pernah
menjadi Asisten Residen Lebak (Banten). Ia cinta kepada penduduk pribumi,
khususnya yang menderita akibat tanam paksa. Dengan nama samaran Multatuli yang
berarti "aku telah banyak menderita", ditulisnya buku Max Havelaar
atau Lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda (1859) yang menggambarkan
penderitaan rakyat akibat tanam paksa dalam kisah Saijah dan Adinda.
Akibat adanya reaksi tersebut, pemerintah Belanda secara
berangsur-angsur menghapuskan sistem tanam paksa. Nila, teh, kayu manis
dihapuskan pada tahun 1865, tembakau tahun 1866, kemudian menyusul tebu tahun
1884. Tanaman terakhir yang dihapus adalah kopi pada tahun 1917 karena paling
banyak memberikan keuntungan.
2.4
Sistem Ekonomi Kapitalis Liberal
Dalam sisitem kapitalis, kekuasaan
tertinggi dipegang oleh pemilik modal, dimana dalam perekonomian modern pemilik
modal dalam suatu perusahaan merupakan pemegang saham.Sistem ekonomi kapitalis
adalah sistem ekonomi yang aset - aset produktif dan factor–factor produksinya
sebagian besar dimiliki oleh sector swasta/individu.Sementara tujuan utama
kegiatan produksi adalah menjual untuk mendapatkan laba.Sistem perekonomian
kapitalis merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan kepada setiap
orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang,
menjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya.
Dalam perekonomian kapitalis setiap
warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya.Semua orang
bebas bersaing untuk memperoleh laba sebesar-besarnya dan bebas melakukan
kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas.Tokoh yang mempopulerkan sistem
ekonomi kapitalis adalah Adam Smith dengan bukunya yang terkenal berjudul An
Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nation. Adam Smith
menyatakan bahwa “Perekonomian akan berjalan dengan baik apabila peraturan
diserahkan kepada mekanisme pasar atau mekanisme harga”. Teori ini kemudian
dikenal dengan sebutan The Invisible Hands.Sistem ekonomi kapitalis merupakan
suatu tatacara pengaturan kehidupan perekonomian yang didasarkan kepada
mekanisme pasar, yaitu interaksi antara permintaan dan penawaran suatu barang
yang kegiatannya tergantung pada kekuatan modal yang dimiliki oleh setiap
individu.
2.4.1 Lahirnya Ekonomi Kapitalis
Inti pemikiran Adam Smith adalah
bahwa proses produksi dan distribusi ini harus lepas dari campur tangan
pemerintah dan pedagang bebas. Proses ekonomi hanya akan berjalan melalui
tangan-tangan tak kelihatan yang mengatur bagaimana produksi dan distribusi
kekayaan ekonomi itu berjalan secara adil. Biaran para pengusaha, tenaga kerja,
pedagang bekerja mencari keuntungan sendiri.Siapapun tak boleh mencampurinya,
karena ekonomi hanya bisa muncul dari perdagangan yang adil.Karenanya
pemerintah harus jadi penonton yang tak berpihak.Ia tak boleh mendukung
siapapun yang sedang menumpuk kekayaan pun yang tak lagi punya kekayaan.
Kenyataan yang terjadi di dalam proses kapitalisme telah menimbulkan dampak
berupa pertumbuhan ekonomi yang terjadi karena arus pertukaran barang dan jasa
serta spesialisasi tenaga kerja. Kerangka pertukaran barang dan jasa secara
spesialisasi tenaga kerja ini terwujud dalam bentuk peningkatan produktivitas
yang dikenal denga konsep maksimalisasi keuntungan dan kompetisi pasar.
Kapitalisme sebagai suatu sistem
ekonomi yang memungkinkan beberapa individu menguasai sumber daya vital dan
menggunakannya untuk keuntungan maksimal.Maksimalisasi keuntungan menyebabkan
eksploitasi tenaga kerja murah, karena tenaga kerja adalah faktor produksi yang
paling mudah direkayasa dibandingkan modal dan tanah.
Kapitalisme pada awalnya berkembang
bukan melalui eksploitasi tenaga kerja murah, melainkan eksploitasi kepada kaum
petani kecil.Negara terbelakang merupakan penghasil barang mentah terutama
dalam sector pertanian.Kapitalisme masuk melalui sistem perdagangan yang tidak
adil, dimana negara terbelakang menjual barang mentah dengan harga relatif
murah sehingga menyebabkan eksploitasi petani.Masuknya sistem perdagangan
menyebabkan petani subsisten menjadi petani komersil yang ternyata merupakan
bentuk eksploitasi tenaga kerja secara tidak langsung.Perkembangan selanjutnya
telah melahirkan industri baru yang memerlukan spesialisasi tenaga kerja.
Kapitalisme yang menitik beratkan
pada spesialisasi tenaga kerja dan teknologi tinggi membutuhkan tenaga kerja
yang terampil dang menguasai teknologi.Keadaan ini sangat sulit terwujud pada
negara pinggiran. Proses ini hanya akan melahirkan tenaga kerja kasar pada
negara pinggiran, sedangkan tenaga kerja terampil dikuasai oleh negara pusat.
Ketidakberdayaan tenaga kerja pada negara pinggiran merupakan keuntungan bagi
negara pusat untuk melakukan eksploitasi.Ekspansi kapitalisme melalui investasi
modal dan teknologi tinggi pada negara pinggiran disebabkan oleh tersedianya
tenaga kerja yang murah.
Dari uraian di atas dapat dilihat
bahwa kapitalisme yang awalnya hanyalah perubahan cara produksi dari produksi
untuk dipakai ke produksi untuk dijual, telah merambah jauh menjadi
dibolehkannya pemilikan barang sebanyak-banyaknya, bersama-sama juga
mengembangan individualisme, komersalisme, liberalisasi dan pasar bebas.
Kapitalisme tidak hanya merubah
cara-cara produksi atau sistem ekonomi saja, namun bahkan memasuki segala aspek
kehidupan dan pranata dalam kehidupan masyarakat, dari hubungan antara negara
bahkan ketingkat antar individu.Sehingga itulah kita mengenal tidak hanya perusahaan-perusahaan
kapitalis, tapi juga struktur masyarakat dan bentuk negara.Upaya untuk
memerangi kapitalisme bukan dengan sistem ekonomi sosialis namun dengan
kemandirian ekonomi dan swasembada.
2.4.2
Ciri-ciri Sistem Ekonomi Kapitalis
Ada beberapa ciri kapitalisme yang
perlu kita perhatikan dan kerap muncul di sekitar kita tanpa kita sadari,
diantaranya sebagai berikut:
1.
Setiap
individu memiliki kebebasan untuk memiliki faktor-faktor produksi.
2.
Pengakuan
yang luas atas hak-hak pribadi dimana pemilikan alat-alat produksi ditangan
individu dan individu bebas memilih pekerjaan/usaha yang dipandang baik bagi
dirinya.
3.
Perekonomian
diatur oleh mekanisme pasar, dimana pasar berfungsi memberikan signal kepada
produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga. Campur tangan pemerintah
diusahakan sekecil mungkin. “The Invisible Hand” yang mengatur perekonomian
menjadi efisen. Motif yang menggerakan perekonomian mencari laba.
4.
Manusia
dipandang sebagai makhluk Homo Economicus,
yang selalu mengejar kepentingan sendiri. Paham individualisme didasarkan
materialism, warisan zaman Yunani Kuno (disebut Hedonisme).
5.
Peranan
modal dalam perekonomian sangat menentukan bagi setiap individu untuk menguasai
sumber-sumber ekonomi sehingga dapat menciptakan efisiensi; pemilik modal bebas
melakukan apa aja untuk meningkatkan keuntungan maksimal, dengan mendayagunakan
sumber produksi dan pekerjanya. Sehingga modal kapitalis seringkali
diinvestasikan ke dalam berbagai usaha untuk menghasilkan laba.
6.
Peranan
pemerintah dalam perekonomian sangat kecil. Pengawasan atau campur tangan
pemerintah diupayakan seminimal mungkin. Tetapi jika dianggap riskan, negara
sewaktu-waktu dapat mengeluarkan
kebijakan yang melindungi lancarnya pelaksanaan sistem kapitalisme.
7.
Hak
milik atas alat-alat produksi dan distribusi merupakan hak milik perseorangan
yang dilindungi sepenuhnya oleh negara.
8.
Kegiatan
perekonomian selalu berdasarkan keadaan pasar. Aktivas ekonomi secara bebas
hanya bisa ditentukan oleh penjualan dan pembelian.
9.
Masyarakat
terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan
masyarakat pekerja (buruh).
2.4.2
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Ekonomi Kapitalis
Sistem ekonomi kapitalis memiliki
kelebihan, diantaranya:
1.
Menumbuhkan
kreativitas masyarakat dalam penyelenggaraan perekonomian, sebab masyarakat
diberi kebebasan melakukan segala hal yang terbaik bagi dirinya dalam
menentukan kegiatan perekonomian.
2.
Kualitas
produk yang dihasilkan menjadi lebih baik. Akibat teradinya persaingan yang
ketat.
3.
Efisiensi
dalam menggunakan faktor-faktor produksi dapat tercapai dengan baik. Karena
tindakan ekonomi yang dilakukan didasarkan kepada motif pencarian keuntungan
yang sebesar besarnya.
Sistem
ekonomi kapitalis juga memiliki kelemahan, diantaranya:
1.
Tidak
ada persaingan sempurna. Yang ada persaingan bebas yang monopolistik dan tidak
sehat.
2.
Masyarakat
yang kaya semakin kaya, yang miskin
semakin miskin. Terdapat kesenjangan yang besar antara pemilik modal dan
golongan pekerja sehingga yang kaya lebih kaya, yang miskin bertambah miskin.
3.
Tidak
menutup kemungkinan munculnya monopoli yang merugikan masyarakat.
4.
Banyak
terjadinya gejolak perekonomian karena kesalahan alokasi sumberdaya oleh
individu.
5.
Pemerataan
pendapatan sulit dilakukan, karena persaingan bebas tersebut. Sulitnya
melakukan pemerataan pendapatan dikarenakan prinsip yang berlaku adalah Free
Fight Liberalism, dimana kunci untuk memenangkan persaingan adalah modal.
2.4.3
Kecenderungan Bisnis Dalam Kapitalisme
Perkembangan bisnis sangat
dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang berlaku. Kecenderungan bisnis dalam
kapitalisme dewasa ini adalah adanya spesialisasi, adanya produksi massa,
adanya perusahaan berskala besar, adanya perkembangan penelitian. Negara-negara
yang menganut sistema ekonomi kapitalis antara lain:
·
Benua
Amerika : AS, Argentina, Bolivia, Brazil,
Chili, dll.
·
Benua
Eropa : Australia, Belgia, Kroasia,
Cekoslavia, dll.
·
Benua
Asia : India, Thailand, Iran,
Jepang, Filipina, dll.
·
Benua
Afrika : Mesir, Senegal, Afrika
Selatan.
·
Kepulauan
Oceania : Australia dan Selandia Baru.
2.5
Era Pendudukan Jepang
Hal-hal yang diberlakukan dalam sistem pengaturan ekonomi
pemerintah Jepang adalah sebagai berikut:
·
Kegiatan
ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang maka seluruh potensi sumber daya
alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang.
Jepang menyita seluruh hasil perkebunan, pabrik, Bank dan perusahaan penting.
Banyak lahan pertanian yang terbengkelai akibat titik berat kebijakan
difokuskan pada ekonomi dan industri perang. Kondisi tersebut menyebabkan
produksi pangan menurun dan kelaparan serta kemiskinan meningkat drastis.
·
Jepang
menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran
yang sangat berat. Pengawasan tersebut diterapkan pada penggunaan dan peredaran
sisa-sisa persediaan barang. Pengendalian harga untuk mencegah meningkatnya
harga barang. Pengawasan perkebunan teh, kopi, karet, tebu dan sekaligus
memonopoli penjualannya. Pembatasan teh, kopi dan tembakau, karena tidak
langsung berkaitan dengan kebutuhan perang. Monopoli tebu dan gula, pemaksaan
menanam pohon jarak dan kapas pada lahan pertanian dan perkebunan merusak
tanah.
·
Menerapkan
sistem ekonomi perang dan sistem autarki (memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan
menunjang kegiatan perang). Konsekuensinya tugas rakyat beserta semua kekayaan
dikorbankan untuk kepentingan perang. Hal ini jelas amat menyengsarakan rakyat
baik fisik maupun material.
Pada tahun 1944, kondisi politis dan militer Jepang mulai
terdesak, sehingga tuntutan akan kebutuhan bahan-bahan perang makin meningkat.
Untuk mengatasinya pemerintah Jepang mengadakan kampanye penyerahan bahan
pangan dan barang secara besar-besaran melalui Jawa Hokokai dan Nagyo Kumiai
(koperasi pertanian), serta instansi resmi pemerintah. Dampak dari kondisi
tersebut, rakyat dibebankan menyerahkan bahan makanan 30% untuk pemerintah, 30%
untuk lumbung desa dan 40% menjadi hak pemiliknya. Sistem ini menyebabkan
kehidupan rakyat semakin sulit, gairah kerja menurun, kekurangan pangan, gizi
rendah, penyakit mewabah melanda hampir di setiap desa di pulau Jawa salah
satunya: Wonosobo (Jateng) angka kematian 53,7% dan untuk Purworejo (Jateng)
angka kematian mencapai 224,7%. Bisa Anda bayangkan bagaimana beratnya
penderitaan yang dirasakan bangsa Indonesia pada masa Jepang (bahkan rakyat
dipaksa makan makanan hewan seperti keladi gatal, bekicot, umbi-umbian).
2.6
Cita-cita Ekonomi Merdeka
Ada dua garis besar cita-cita perekonomian kita.Pertama,
melikuidasi sisa-sisa ekonomi kolonial dan feodalistik.Kedua, memperjuangkan
terwujudnya masyarakat adil dan makmur.Artinya, berarti cita-cita perekonomian
kita tidak menghendaki ketimpangan.Para pendiri bangsa kita tidak menginginkan
penumpukan kemakmuran di tangan segelintir orang tetapi pemelaratan mayoritas
rakyat.Tegasnya, cita-cita perekonomian kita menghendaki kemakmuran seluruh
rakyat.
Supaya cita-cita perekonomian itu tetap menjiwai proses
penyelenggaran negara, maka para pendiri bangsa sepakat memahatkannya dalam
buku Konstitusi Negara kita: Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, Pasal 33 UUD
1945 merupakan sendi utama bagi pelaksanaan politik perekonomian dan politik
sosial Republik Indonesia.
Dalam pasal 33 UUD 1945, ada empat kunci perekonomian
untuk memastikan kemakmuran bersama itu bisa tercapai.Pertama, adanya keharusan
bagi peran negara yang bersifat aktif dan efektif.Kedua, adanya keharusan
penyusunan rencana ekonomi (ekonomi terencana).Ketiga, adanya penegasan soal
prinsip demokrasi ekonomi, yakni pengakuan terhadap sistem ekonomi sebagai
usaha bersama (kolektivisme).Dan keempat, adanya penegasan bahwa muara dari
semua aktivitas ekonomi, termasuk pelibatan sektor swasta, haruslah pada
“sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.Sayang, sejak orde baru hingga sekarang
ini (dengan pengecualian di era Gus Dur), proses penyelenggaran negara sangat
jauh politik perekonomian ala pasal 33 UUD 1945. Pada masa orde baru, sistem
perekonomian kebanyakan didikte oleh kapital asing melalui kelompok ekonom yang
dijuluki “Mafia Barkeley”.Lalu, pada masa pasca reformasi ini, sistem
perekonomian kebanyakan didikte secara langsung oleh lembaga-lembaga asing,
seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO.
Akibatnya, cita-cita perekonomian sesuai amanat
Proklamasi Kemerdekaan pun kandas.Bukannya melikuidasi sisa-sisa ekonomi
kolonial, tetapi malah mengekal-kannya, yang ditandai oleh menguatnya dominasi
kapital asing, politik upah murah, ketergantungan pada impor, dan kecanduan
mengekspor bahan mentah ke negeri-negeri kapitalis maju.Ketimpangan ekonomi
kian menganga.Kemiskinan dan pengangguran terus melonjak naik.Mayoritas rakyat
(75%) bekerja di sektor informal, tanpa perlindungan hukum dan jaminan sosial.
Sementara puluhan juta lainnya menjadi “kuli” di negara-negara lain.
2.7
Ekonomi Indonesia Setiap Periode Pemerintahan
2.7.1 Pemerintahan Orde Lama
Dumairy
(1996) menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia:
a.
Periode
1945 – 1950.
b.
Periode
demokrasi parlementer/liberal (1950 – 1959)
a.
Banyak
partai politik
Sektor formal: pertambangan, pertanian,
distribusi, bank, dan transportasi yang padat modal dan dikuasai oleh asing
serta berorientasi ekspor memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDB.
8
kali
perubahan kabinet:
a.
Kabinet
Hatta dengan kebijakan Reformasi moneter via devaluasi mata uang local (Gulden)
dan pemotongan uang sebesar 50% atas uang kertas yang beredar yang dikeluarkan
oleh De Javasche Bank dengan nilai nominal > 2,50 Gulden Indonesia.
b.
Kabinet
Natsir dengan kebijakan perumusan perencanaan pembangunan ekonomi yang disebut
dengan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP).
c.
Kabinet
Sukiman dengan kebijakan nasionalisasi oleh De Javasche Bank menjadi Bank
Indonesia dan penghapusan system kurs berganda.
d.
Kabinet
Wilopo dengan kebijakan anggaran berimbang dalam APBN, memperketat impor,
merasionalisasi angkatan bersenjata dengan modernisasi dan pengurangan jumlah
personil, serta pengiritan pengeluaran pemerintah.
e.
Kabinet
Ali I dengan kebijakan pembatasan impor dan kebijakan uang ketat.
f.
Kabinet
Burhanudin dengan kebijakan liberalisasi impor, kebijakan uang ketat untuk
menekan jumlah uang yang beredar, dan penyempurnaan program benteng (bagian
dari program RUP yakni program diskriminasi rasial untuk mengurangi dominasi
ekonomi), memperkenankan investasi asing
masuk ke Indonesia, membantu pengusaha pribumi, serta menghapus persetujuan
meja bundar (menghilangkan dominasi belanda perekonomian nasional.
g.
Kabinet
Ali II dengan kebijakan rencana pembangunan lima tahun 1956 – 1960.
h.
Kebinet
Djuanda dengan kebijakan stabilitas politik dan nasionalisasi perusahaan
belanda.
c.
Periode
demokrasi terpimpin (1959 – 1965)
1.
Dilakukan
nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan belanda.
2.
Lebih
cenderung kepada pemikiran sosialis komunis.
3.
Politik
tidak stabil sampai pada puncaknya pada September 1965.
2.7.2
Pemerintahan Orde Baru
Sejak
Maret 1966.
Pemerintah mengarahkan pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial.Pemerintah meninggalkan
idiologi komunis dan menjalin hubungan dengan Negara barat dan menjadi anggota
PBB, IMF, dan Bank Dunia.Kondisi perekonomian Indonesia:
a.
ketidakmampuan
membayar hutang LN US $32 Milyar.
b.
Penerimaan
ekspor hanya setengah dari pengeluaran untuk impor.
c.
Pengendalian
anggaran belanja dan pemungutan pajak yang tidak berdaya.
d.
Inflasi
30 – 50 persen per bulan.
e.
Kondisi
prasarana perekonomian yang buruk.
f.
Kapasitas
produktif sektor industri dan ekspor menurun
Prioritas
kebijakan ekonomi:
a.
Memerangi
hiperinflasi
b.
Mencukupkan
persediaan pangan (beras)
c.
Merehabilitasi
prasaran perekonomian
d.
Peningkatan
ekspor
e.
Penyediaan
lapangan kerja
f.
Mengundang
investor asing
Program
ekonomi orde baru mencakup:
a. Jangka pendek
• Juli – Desember 1966 untuk program
pemulihan
• Januari – Juni 1967 untuk tahap
rehabilitasi
• Juli – Desember 1967 untuk tahap
konsolidasi
• Januari – Juni 1968 untuk tahap
stabilisasi
b. Jangka panjang yang berupa Rencana
Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) mulai April tahun 1969.
2.7.3
Pemerintahan Reformasi
Mulai
pertengahan tahun 1999.
Target:
a.
Memulihkan
perekonomian nasional sesuai dengan harapan masyarakat dan investor.
b.
Menuntaskan
masalah KKN
c.
Menegakkan
supremasi hokum
d.
Penegakkan
hak asasi manusia
e.
Pengurangan
peranan ABRI dalam politik
f.
Memperkuat
NKRI (Penyelesaian disintegrasi bangsa)
Kondisi:
a.
Pada
tahun 1999 pertumbuhan ekonomi positif (mendekati 0)
b.
Tahun
2000 pertumbuhan ekonomi 5%
c.
Kondisi
moneter stabil ( inflasi dan suku bunga rendah)
d.
Tahun
2001, pelaku bisnis dan masyarakat kurang percaya kepada pemerintahan sebagai
akibat dari pernyataan presiden yang controversial, KKN, dictator, dan
perseteruan dengan DPR
e.
Bulan
maret 2000, cadangan devisa menurun dari US$ 29 milyar menjadi US$ 28,875
milyar
f.
Hubungan
dengan IMF menjadi tidak baik sebagai akibat dari: penundaan pelaksanaan
amandemen UU No. 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia; penerapan otonomi
daerah (terutama kebebasan untuk hutang pemerintah daerah dari LN); dan revisi
APBN 2001.
g.
Tahun
2001, pertumbuhan ekonomi cenderung negative, IHSG merosot lebih dari 300 poin,
dan nilai tukar rupiah melemah dari Rp 7000 menjadi Rp 10.000 per US$.
SUMBER
Tambunan, Tulus.2009.Perekonomian Indonesai.Jakarta: Ghalia Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar